Dasar Hukum

Dasar Hukum

  1. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 82);
  2. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH;
  3. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM;
  4. PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH (LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 5, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 138);
  5. PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 8, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 150);
  6. PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI JAWA TENGAH;
  7. KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 6 TAHUN 2023 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
  8. KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TENGAH.
Info