.png)
SEMARANG - Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaksanakan kunjungan studi banding pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ke Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Kamis (22/10/2026). Kegiatan ini menjadi sarana pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, sekaligus memperkuat pelayanan publik yang transparan, mudah diakses, dan inklusif.
Kunjungan tersebut dilatarbelakangi oleh capaian JDIH DPRD Provinsi Jawa Tengah yang meraih peringkat pertama kategori DPRD Provinsi dalam penilaian JDIH tingkat nasional tahun 2025. Dalam kegiatan sharing knowledge tersebut, pengelola JDIH DPRD Provinsi Jawa Tengah berbagi pengalaman mengenai strategi pengelolaan dokumentasi hukum, pengembangan layanan informasi hukum berbasis digital, serta berbagai inovasi untuk meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat. Salah satu inovasi yang menjadi materi berbagi pengetahuan adalah alih media peraturan perundang-undangan ke dalam bentuk buku braille. Inovasi ini merupakan upaya JDIH DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan kemudahan akses terhadap informasi hukum bagi disabilitas netra, sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang inklusif.
Penyediaan produk hukum dalam bentuk buku braille juga menjadi bagian dari penguatan kualitas layanan JDIH dalam mendukung pemenuhan indikator penilaian yang berkaitan dengan inovasi dan aksesibilitas layanan informasi hukum. Melalui inovasi tersebut, JDIH DPRD Provinsi Jawa Tengah berupaya memastikan bahwa informasi hukum tidak hanya tersedia secara digital, tetapi juga dapat diakses oleh kelompok masyarakat dengan kebutuhan aksesibilitas yang berbeda. Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi dan kolaborasi antarlembaga dalam mengembangkan pengelolaan JDIH yang semakin inovatif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
JDIH DPRD Provinsi Jawa Tengah terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum melalui pengembangan inovasi dan penguatan aksesibilitas.
Berita Terbaru
JDIH DPRD Jateng Berbagi Strategi dan Inovasi dalam Sharing Session Bappenas di UNNESloremaslkdjflasjdflasjdfalsdfjlaksjdflasjdflaskj
SEMARANG - Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah, Agung Hariyadi, menjadi narasumber dalam kegiatan Sharing Session Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang diselenggarakan oleh Biro Hukum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di Universitas Negeri Semarang (UNNES), Jumat (23/10/2026). Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan JDIH melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, serta praktik baik antarinstansi. JDIH DPRD Provinsi Jawa Tengah diundang sebagai salah satu narasumber setelah berhasil meraih peringkat pertama kategori DPRD Provinsi dalam penilaian kinerja JDIH tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum Tahun 2026. Selain JDIH DPRD Provinsi Jawa Tengah, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Sekretariat DPRD Kota Semarang, dan JDIH Universitas Negeri Semarang. Masing-masing narasumber berbagi pengalaman dan praktik baik dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, termasuk strategi peningkatan kinerja serta pengembangan inovasi layanan JDIH. Dalam kesempatan tersebut, Agung Hariyadi berbagi pengalaman mengenai strategi pengelolaan JDIH DPRD Provinsi Jawa Tengah, mulai dari penguatan kelembagaan, pengelolaan dokumentasi produk hukum, pengembangan layanan berbasis digital, hingga inovasi pelayanan informasi hukum yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Salah satu inovasi yang turut menjadi perhatian adalah fitur Gandheng Warga pada website JDIH DPRD Provinsi Jawa Tengah. Inovasi ini menjadi bagian dari komitmen JDIH DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam mengembangkan pelayanan publik yang lebih partisipatif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi. Melalui kegiatan sharing session ini, diharapkan terjalin kolaborasi dan sinergi yang semakin kuat antaranggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), sekaligus menjadi sarana pembelajaran dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan inovasi pelayanan informasi hukum.
Kementerian Pekerjaan Umum Studi Banding Pengelolaan JDIH ke DPRD Jawa Tengah, Soroti Inovasi Layanan Hukum Inklusifloremaslkdjflasjdflasjdfalsdfjlaksjdflasjdflaskj
SEMARANG - Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaksanakan kunjungan studi banding pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ke Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Kamis (22/10/2026). Kegiatan ini menjadi sarana pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, sekaligus memperkuat pelayanan publik yang transparan, mudah diakses, dan inklusif. Kunjungan tersebut dilatarbelakangi oleh capaian JDIH DPRD Provinsi Jawa Tengah yang meraih peringkat pertama kategori DPRD Provinsi dalam penilaian JDIH tingkat nasional tahun 2025. Dalam kegiatan sharing knowledge tersebut, pengelola JDIH DPRD Provinsi Jawa Tengah berbagi pengalaman mengenai strategi pengelolaan dokumentasi hukum, pengembangan layanan informasi hukum berbasis digital, serta berbagai inovasi untuk meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat. Salah satu inovasi yang menjadi materi berbagi pengetahuan adalah alih media peraturan perundang-undangan ke dalam bentuk buku braille. Inovasi ini merupakan upaya JDIH DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan kemudahan akses terhadap informasi hukum bagi disabilitas netra, sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang inklusif. Penyediaan produk hukum dalam bentuk buku braille juga menjadi bagian dari penguatan kualitas layanan JDIH dalam mendukung pemenuhan indikator penilaian yang berkaitan dengan inovasi dan aksesibilitas layanan informasi hukum. Melalui inovasi tersebut, JDIH DPRD Provinsi Jawa Tengah berupaya memastikan bahwa informasi hukum tidak hanya tersedia secara digital, tetapi juga dapat diakses oleh kelompok masyarakat dengan kebutuhan aksesibilitas yang berbeda. Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi dan kolaborasi antarlembaga dalam mengembangkan pengelolaan JDIH yang semakin inovatif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. JDIH DPRD Provinsi Jawa Tengah terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum melalui pengembangan inovasi dan penguatan aksesibilitas.
Gubernur Jawa Tengah Serahkan Penghargaan JDIH dan IKD Tahun 2026loremaslkdjflasjdflasjdfalsdfjlaksjdflasjdflaskj
SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan Penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan Indeks Kepatuhan Daerah (IKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 pada Senin, 5 Oktober 2026, bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, yang sekaligus menyerahkan penghargaan secara langsung kepada para penerima Penghargaan JDIH dan IKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap para pengelola JDIH dan pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta mendukung pembentukan produk hukum daerah yang tertib dan berkualitas di Jawa Tengah. Penyelenggaraan penghargaan JDIH dan IKD juga menjadi salah satu upaya untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi hukum kepada masyarakat. Pengelolaan informasi hukum diharapkan semakin mudah diakses, akurat, lengkap, dan berkelanjutan sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dan dokumentasi hukum yang dibutuhkan secara lebih baik. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong para pengelola JDIH dan pemerintah daerah untuk terus melakukan penguatan tata kelola, kolaborasi, serta inovasi dalam penyediaan dan penyebarluasan informasi hukum. Upaya tersebut sekaligus mendukung peningkatan kualitas pembentukan produk hukum daerah di Jawa Tengah. Melalui pemberian penghargaan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan apresiasi kepada para penerima sekaligus mendorong seluruh pengelola JDIH dan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum secara konsisten. Selamat kepada seluruh penerima Penghargaan JDIH dan IKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Semoga penghargaan ini dapat menjadi dorongan untuk terus memperkuat kolaborasi dan inovasi dalam mewujudkan tata kelola hukum yang berkualitas serta memberikan pelayanan informasi hukum yang optimal bagi masyarakat.
Semarak HUT Jateng Ke-81, JDIH DPRD Jateng Kenalkan Program dan Layanan Informasi Hukumloremaslkdjflasjdflasjdfalsdfjlaksjdflasjdflaskj
SEMARANG - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah turut memeriahkan Pameran Program Peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah yang mengusung tema “Gumregut Nyawiji” yang bermakna kolaborasi dan gotong royong yang berlangsung pada 20–22 Agustus 2026 di Halaman Gedung Gubernuran dan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi JDIH DPRD Jateng untuk lebih dekat dengan masyarakat sekaligus mengenalkan berbagai program dan layanan informasi hukum yang tersedia. Selama pelaksanaan pameran, booth JDIH DPRD Jateng mendapat perhatian dan antusiasme dari berbagai kalangan. Pengunjung yang hadir tidak hanya berasal dari lingkungan pemerintahan, tetapi juga dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jawa Tengah, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), siswa dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, serta masyarakat umum. Para pengunjung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengenal lebih jauh mengenai JDIH DPRD Jateng, termasuk program, layanan, serta berbagai informasi hukum yang dapat diakses melalui JDIH. Sejumlah pengunjung juga aktif berdiskusi dan mengajukan pertanyaan mengenai peran JDIH dalam menyediakan dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat. Keikutsertaan JDIH dalam pameran ini menjadi salah satu upaya untuk memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa akses terhadap informasi hukum dapat dilakukan dengan lebih mudah dan terbuka. Bagi mahasiswa, keberadaan JDIH juga menjadi salah satu sumber yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan akademik, khususnya dalam mencari referensi dan informasi terkait produk hukum, peraturan perundang-undangan, serta berbagai dokumen hukum lainnya. Sementara bagi pelaku UMKM dan masyarakat umum, layanan JDIH dapat menjadi sarana untuk memperoleh informasi hukum yang relevan dengan kebutuhan. Hal ini menunjukkan bahwa informasi hukum juga memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Melalui kegiatan pameran tersebut, JDIH DPRD Jateng ingin terus membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus memperkenalkan JDIH sebagai pusat dokumentasi dan informasi hukum yang mudah diakses, informatif, transparan, dan terpercaya. Antusiasme para pengunjung menjadi semangat bagi JDIH DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk terus melakukan inovasi dalam penyediaan dan penyebarluasan informasi hukum. JDIH DPRD Jateng akan terus hadir untuk mendekatkan informasi hukum kepada masyarakat dan mendukung terwujudnya akses informasi hukum yang semakin mudah, terbuka, dan bermanfaat bagi semua.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah adalah
sebuah lembaga legislatif di
Provinsi
Jawa Tengah Indonesia. DPRD Jawa Tengah terdiri dari 120 orang anggota yang dipilih dari 13
daerah
pemilihan (dapil) pada Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2019.
Tautan Lainnya
Hubungi Kami
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
Jl. Pahlawan No.7, Mugassari, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50249
Telepon : (024) 8415500
Email : dprdlibrary@gmail.com