SEMARANG - Akses terbuka informasi hukum untuk mahasiswa dan masyarakat yang bertempat di Perpustakaan dan JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) dengan antusias menggali informasi hukum terkini.  Kegiatan ini membuka pintu lebar bagi generasi muda untuk menyelami peraturan daerah, undang-undang nasional, dan layanan informasi hukum yang komprehensif. Mahasiswa menelusuri database digital, membaca dokumen fisik, serta berkonsultasi langsung dengan staf JDIH.  "Ini kesempatan emas untuk riset skripsi dan pemahaman regulasi di Jawa Tengah," ujar salah satu mahasiswa, Livia Nurhaliza. JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dapat diakses secara online dan siap layani pengunjung offline. JDIH mendorong mahasiswa dapat mengakses informasi hukum untuk mewujudkan masyarakat melek informasi hukum.

SEMARANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan study komparasi ke Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 11 Februari 2025. Kunjungan ini bertujuan menggali informasi serta best practice terkait peningkatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), guna mendukung pemenuhan informasi hukum yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada masyarakat. Kunjungan dipimpin oleh Bapak Muslim Aisha, S.H.I., selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jateng, beserta rombongan Pengelola JDIH KPU Jateng. Pertemuan diterima langsung oleh Bapak Drs. Edy Iswanto, M.A.P., selaku Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, beserta Pengelola JDIH DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam suasana yang hangat dan penuh sinergi, tim KPU Jateng mendalami strategi Sekretariat DPRD Jateng dalam mengoptimalkan JDIH. Materi yang dibahas mencakup digitalisasi dokumen hukum, peningkatan aksesibilitas publik, pengelolaan konten media sosial, layanan inklusif, hingga integrasi teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk pencarian informasi yang lebih cepat dan akurat. "Kunjungan ini menjadi momentum berharga bagi KPU Jateng untuk memperkuat sistem pengelolaan data hukum, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin prima dan selaras dengan perkembangan digital," ujar Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jateng usai kunjungan.  Kunjungan ini mencerminkan sinergi antar-lembaga pemerintahan di Jawa Tengah, sejalan dengan komitmen bersama untuk mewujudkan good governance dan public awareness yang lebih baik.

SEMARANG - Direktorat Hukum dan Regulasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaksanakan kunjungan kerja ke Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Jumat, 11 Februari 2025. Kunjungan ini bertujuan memperoleh informasi dan pengalaman terkait peningkatan pengelolaan JDIH yang telah meraih penghargaan sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) terbaik kedua tingkat sekretariat DPRD provinsi. Rombongan PPATK yang dipimpin langsung oleh Ibu Nurul Dwi Hapsari, S.H, LL.M., Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya PPATK, diterima oleh Bapak Drs. Edy Iswanto, M.A.P., selaku Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah beserta Pengelola JDIH DPRD Jawa Tengah. Acara ini berlangsung di kantor Sekretariat DPRD Jawa Tengah dan melibatkan diskusi intensif mengenai strategi pengelolaan dokumen hukum digital, aksesibilitas informasi, serta inovasi layanan publik. Ibu Nurul Dwi Hapsari menyampaikan, "Kunjungan ini menjadi momentum berharga bagi PPATK untuk mempelajari praktik terbaik pengelolaan. Kami berharap dapat mengadopsi model pengelolaan yang efektif." Sementara itu, Bapak Drs. Edy Iswanto, M.A.P., mengapresiasi kunjungan tersebut sebagai bentuk sinergi antarlembaga. "Prestasi JDIH kita tidak lepas dari komitmen tim dalam menyediakan informasi hukum yang akurat dan mudah diakses masyarakat. Kami siap berbagi pengalaman untuk mendukung ekosistem hukum nasional yang lebih baik," ujarnya.Kunjungan ini diharapkan memperkuat kolaborasi antara PPATK dan JDIH DPRD Jawa Tengah dalam pengelolaan informasi hukum, sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan publik di tingkat nasional.

YOGYAKARTA - Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan study komparasi ke Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta pada tanggal 6 Februari 2026. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung optimalisasi perkembangan JDIH DPRD Jateng sebagai salah satu upaya pengembangan dan progres pengelolaan JDIH, sekaligus mempersiapkan pemenuhan indikator pelaporan e-report tahun 2026. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta ini dipimpin oleh Ibu Novi Herawati, SH., M.Kn., selaku Kepala Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan bersama tim JDIH DPRD Jateng dan diterima oleh Ibu Tutiek Susiatun, S.I.P., selaku Kepala Bagian Administrasi Umum dan Humas beserta Pengelola JDIH DPRD Kota Yogyakarta.  Fokus diskusi mencakup pemenuhan standar website JDIH berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Pembahasan meliputi pengisian metadata, integrasi JDIH, penanganan serangan cyber, serta fitur inovatif seperti pencarian dokumen, polling, rekapitulasi, dan monitoring pengunjung. Pada website JDIH DPRD Kota Yogyakarta telah menampilkan produk hukum terbaru secara real-time, menu Pembentukan PUU untuk, serta menu Akses Inklusi bagi disabilitas. Kegiatan ini diharapkan dapat memaksimalkan pemenuhan indikator e-reporting kinerja JDIH tahun 2026, sehingga meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH secara keseluruhan dan mendukung keterbukaan informasi publik.

REMBANG - Komisi D DPRD Jateng berharap pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU) di ruas Jalan Provinsi Lasem-Salem lancar tanpa...

SOLO - Komisi C DPRD Jateng mengapresiasi kinerja Bank Jateng Cabang Surakarta yang mampu membukukan peningkatan laba secara signifikan sebesar...

SUKOHARJO - Menghadapi pemilu serentak pada 17 April 2019, Komisi A DPRD Jateng meminta bawaslu lebih menggenjot upaya pengawasannya. Seperti...

TEGAL – Komisi A DPRD Jateng terus mengingatkan penyelenggara Pemilu 2019, khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk tetap mengawasi munculnya...

BANDUNGAN - Komisi C DPRD Jateng menilai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Kebun Benih Hortikultura (KBH) Bandungan Kabupaten Semarang...

SLAWI - Embung merupakan sarana untuk menampung air pada musim penghujan. Namun, embung juga bisa dioptimalkan pemanfaatannya yakni dengan menjadikannya...

KLATEN - Bawaslu saat ini masih fokus dengan persoalan money politics (politik uang) selama proses Pemilu 2019 ini berlangsung. Seperti...

MAGELANG - Sebagai pemuda hendaknya tidak acuh tak acuh terhadap politik. Sebab, disadari atau tidak, banyak hal dalam kehidupan kita...

LIHAT INSTALASI: Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso bersama Untung Wibowo Sukowati melihat hasil pemasangan KwH Meter di Sumberlawang.(FOTO: Teguh...

LOGISTIK PEMILU. Komisi A DPRD Jateng saat membahas Logistik Pemilu 2019 di Kantor KPU Kabupaten Banyumas, Jumat (5/4/2019). (foto choirul...