SEMARANG - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah turut memeriahkan Pameran Program Peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah yang mengusung tema “Gumregut Nyawiji” yang bermakna kolaborasi dan gotong royong yang berlangsung pada 20–22 Agustus 2026 di Halaman Gedung Gubernuran dan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi JDIH DPRD Jateng untuk lebih dekat dengan masyarakat sekaligus mengenalkan berbagai program dan layanan informasi hukum yang tersedia. Selama pelaksanaan pameran, booth JDIH DPRD Jateng mendapat perhatian dan antusiasme dari berbagai kalangan. Pengunjung yang hadir tidak hanya berasal dari lingkungan pemerintahan, tetapi juga dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jawa Tengah, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), siswa dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, serta masyarakat umum. Para pengunjung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengenal lebih jauh mengenai JDIH DPRD Jateng, termasuk program, layanan, serta berbagai informasi hukum yang dapat diakses melalui JDIH. Sejumlah pengunjung juga aktif berdiskusi dan mengajukan pertanyaan mengenai peran JDIH dalam menyediakan dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat. Keikutsertaan JDIH dalam pameran ini menjadi salah satu upaya untuk memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa akses terhadap informasi hukum dapat dilakukan dengan lebih mudah dan terbuka. Bagi mahasiswa, keberadaan JDIH juga menjadi salah satu sumber yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan akademik, khususnya dalam mencari referensi dan informasi terkait produk hukum, peraturan perundang-undangan, serta berbagai dokumen hukum lainnya. Sementara bagi pelaku UMKM dan masyarakat umum, layanan JDIH dapat menjadi sarana untuk memperoleh informasi hukum yang relevan dengan kebutuhan. Hal ini menunjukkan bahwa informasi hukum juga memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Melalui kegiatan pameran tersebut, JDIH DPRD Jateng ingin terus membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus memperkenalkan JDIH sebagai pusat dokumentasi dan informasi hukum yang mudah diakses, informatif, transparan, dan terpercaya. Antusiasme para pengunjung menjadi semangat bagi JDIH DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk terus melakukan inovasi dalam penyediaan dan penyebarluasan informasi hukum. JDIH DPRD Jateng akan terus hadir untuk mendekatkan informasi hukum kepada masyarakat dan mendukung terwujudnya akses informasi hukum yang semakin mudah, terbuka, dan bermanfaat bagi semua.

SEMARANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah sukses meraih Prestasi Nasional Peringkat I dalam Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tingkat DPRD Provinsi Tahun 2026.Atas kinerja unggul tersebut, DPRD Jawa Tengah dianugerahi Piagam Penghargaan Predikat AA (Istimewa) dengan Nilai Sempurna 100. Penghargaan diserahkan secara langsung kepada Plt Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, Yohan Fitriadi, pada Upacara Peringatan Hari Pengayoman ke-81 tingkat Provinsi Jawa Tengah di lapangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Rabu (19/8/2026).Peringatan Hari Pengayoman ke-81 ini mengusung tema “Transformasi Digital untuk Pelayanan Hukum yang Mengayomi dan Berdampak.” Momen ini menjadi pijakan penting untuk memperkuat komitmen penataan serta penyajian dokumen dan informasi hukum yang makin cepat, mudah, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, membacakan amanat dari Menteri Hukum Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Menteri Hukum menekankan bahwa perayaan ini merupakan momentum refleksi kinerja nyata.“Ukuran yang sesungguhnya adalah seberapa besar kehadiran kita dirasakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Menteri Hukum dalam amanat tertulisnya.Lebih lanjut, Menteri Hukum menginstruksikan pentingnya transformasi cara kerja di seluruh lingkungan instansi hukum melalui integrasi teknologi digital, pemanfaatan data berbasis presisi untuk pengambilan keputusan, serta efisiensi kewenangan yang akuntabel dan makin dekat dengan masyarakat.Keberhasilan DPRD Provinsi Jawa Tengah meraih nilai sempurna 100 ini membuktikan komitmen Sekretariat DPRD Jawa Tengah dalam menyelaraskan keterbukaan informasi publik dan digitalisasi dokumen hukum secara terpadu, sejalan dengan pilar transformasi digital nasional.

SEMARANG – DPRD Provinsi Jawa Tengah menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Bersama MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Rapat tersebut berlangsung pada 14 Agustus 2026 yang bertempat di Gedung Berlian, Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah.Pidato Kenegaraan Presiden RI tersebut disampaikan dalam rangkaian Sidang Bersama MPR, DPR, dan DPD RI yang menjadi agenda kenegaraan tahunan. Melalui rapat paripurna ini, seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD Jawa Tengah turut menyaksikan dan mendengarkan langsung pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden.Penyelenggaraan rapat paripurna ini menjadi bagian penting dari agenda kenegaraan tahunan yang rutin digelar setiap menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut sekaligus mencerminkan sinergi antara lembaga legislatif di tingkat pusat dan daerah dalam mengawal arah kebijakan dan pembangunan bangsa. Dengan mendengarkan langsung pidato kenegaraan tersebut, DPRD Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat maupun daerah dalam mendukung pelaksanaan program-program pembangunan.

KABUPATEN REMBANG - Tim Pengelola JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan JDIH Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 melalui E-Reporting JDIHN pada 22 Juli 2026 ke Kabupaten Rembang bersama Biro Hukum Sekretariat Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pendampingan dan penguatan pengelolaan JDIH DPRD Kabupaten Rembang dalam rangka pemenuhan indikator pelaporan e-report tahun 2026, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Kunjungan tersebut diterima oleh Pengelola JDIH Setda dan Setwan Kabupaten Rembang bersama tim pengelola JDIH DPRD Kabupaten Rembang, Husnul Khotimah, S.IP., selaku Pranata Humas Ahli Muda dan didampingi Kominfo Kabupaten Rembang. Dalam pelaksanaan kegiatan, tim Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi terhadap pemenuhan standar indikator penilaian e-reporting JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-32.HN.03.05 Tahun 2026 tanggal 4 Maret 2026 tentang Tim Penilaian Kinerja Anggota JDIHN, penilaian kinerja anggota JDIHN Tahun 2025 pada DPRD Kabupaten Rembang menunjukkan peningkatan nilai dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil tersebut mencerminkan adanya komitmen yang baik dalam pengelolaan JDIH yang terus berkembang secara positif. Adapun beberapa aspek yang masih dapat dikembangkan meliputi kelengkapan variasi dokumen hukum pada website JDIH, penambahan menu khusus publikasi dokumen pembentukan PUU, optimalisasi pelaporan seluruh produk hukum yang telah disahkan, penguatan data kajian hukum dan hasil penelitian, serta pengembangan media sosial sebagai sarana diseminasi produk hukum. Selain itu, penguatan layanan berbasis mobile, penambahan hyperlink pada website JDIH, penyediaan layanan informasi hukum on-site yang ramah disabilitas, dan pembaruan log sync secara berkala pada Portal JDIHN juga menjadi bagian dari langkah pengembangan ke depan. Secara keseluruhan, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memaksimalkan pemenuhan indikator e-reporting tahun 2026 dan meningkatkan kualitas layanan dokumentasi serta informasi hukum bagi masyarakat.

KOTA SEMARANG - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah bersama Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 2 Juli 2026 di Kota Semarang. Kegiatan ini dipimpin oleh Rilis Tantrias, S.Hum, selaku Arsiparis dan Tim Pembina JDIH pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Jateng dan Gandhi Bhima Parmukti, M.H., selaku Perancang Peraturan Perundang‑Undangan pada Sekretariat DPRD Jateng, diterima langsung oleh Sekretaris DPRD Kota Semarang, Moch Imron, M.H., bersama Pengelola JDIH Setda dan Sekretaris DPRD Kota Semarang.  Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pemenuhan standar indikator e-reporting JDIH sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, sekaligus memberi pendampingan teknis agar capaian kinerja pada pelaporan e-reporting tahun 2026 dapat optimal. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-32.HN.03.05 Tahun 2026, penilaian kinerja anggota JDIHN Tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat DPRD Kota Semarang memperoleh nilai yang optimal dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.  Untuk meningkatkan literasi hukum dan jangkauan publik, JDIH DPRD Kota Semarang telah memaksimalkan sosialisasi dan perluasan informasi melalui diseminasi konten kreatif yang diunggah di media sosial dengan memproduksi materi berbasis produk hukum, yang dikemas dalam bentuk videografis, infografis, maupun format kreatif lainnya. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman publik mengenai produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD Kota Semarang. Dari kegiatan ini, harapannya dapat memaksimalkan pemenuhan indikator pengisian e-reporting JDIH Tahun 2026 dan meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH di Kota Semarang secara keseluruhan serta dapat menjadi masukan strategis bagi perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan dokumentasi dan informasi hukum. 

KABUPATEN KARANGANYAR - Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama pembina dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan JDIH Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 melalui E-Reporting JDIHN pada tanggal 23 Juni 2026 ke Kabupaten Karanganyar.  Kunjungan ini diterima langsung oleh Plt. Kepala Bagian Persidangan Kabupaten Karanganyar, Muhamad Nurhidayat, S.E., M.M., beserta Pengelola JDIH Setwan Kabupaten Karanganyar. Fokus utama kegiatan adalah pendampingan terhadap hasil pengisian pelaporan kinerja pengelolaan JDIH serta persiapan pemenuhan indikator pada pelaporan e-reporting tahun 2026. Evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap pemenuhan standar indikator penilaian e-reporting sesuai ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-32.HN.03.05 Tahun 2026 tentang Tim Penilaian Kinerja Anggota JDIHN, penilaian kinerja anggota JDIHN Tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar memperoleh nilai yang optimal dengan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, tim monev mengidentifikasi beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti pengelolaan website Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar bersama Diskominfo Kabupaten Karanganyar telah menyediakan menu dokumen hukum tetapi belum memiliki menu khusus pembentukan Peraturan Perundang‑Undangan serta fitur pencarian dengan tiga filter. Penambahan fitur tersebut penting untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan akses publik pengunggahan risalah pembahasan PUU yang diundangkan pada tahun pelaporan. Selain itu, transformasi konten media sosial dengan konten edukasi substantif seperti infografis, videografis, podcast, artikel yang diselaraskan dengan agenda legislatif atau produk hukum yang ditetapkan pada tahun berjalan. Tujuan kegiatan ini adalah memaksimalkan pemenuhan indikator pengisian e-reporting JDIH Tahun 2026 sehingga kualitas pengelolaan JDIH dapat meningkat. Hasil evaluasi diharapkan menjadi masukan strategis bagi perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan dokumentasi dan informasi hukum.

KABUPATEN PEMALANG - Dalam komitmennya meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di seluruh Jawa Tengah, Tim Pengelola JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) pengelolaan JDIH tahun 2026 melalui sistem e-reporting JDIHN pada tanggal 22 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk memastikan setiap lembaga daerah memberikan layanan informasi hukum yang optimal kepada masyarakat. Kegiatan monev dipimpin oleh Biro Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama pengelola JDIH DRPD Provinsi Jawa Tengah. Dari Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah diterima langsung oleh Sukhron Khasany, S.H., Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Pengelola JDIH DPRD Kabupaten Pemalang. Tujuan kegiatan adalah melakukan pendampingan terhadap hasil pengisian pelaporan kinerja JDIH dan mempersiapkan pemenuhan indikator pada pelaporan e-report tahun 2026, sesuai standar dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2009. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-32.HN.03.05 TAHUN 2026, Tim Penilai telah melakukan penilaian Kinerja Anggota JDIHN Tahun 2025 pada DPRD Kabupaten Pemalang dengan hasil optimal dan mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya. Website JDIH sudah dilengkapi dengan menu dokumen hukum, seperti peraturan, monografi, artikel/majalah hukum, dan public hearing.  Pada kegiatan ini terdapat beberapa bagian yang perlu ditingkatkan, seperti pada website JDIH DPRD Kabupaten Pemalang belum memiliki menu khusus untuk menampilkan Pembentukan Peraturan Undang-Undang (PUU). Tim Provinsi merekomendasikan pengembangan menu ini untuk meningkatkan transparansi publik, memudahkan masyarakat dan aparatur memantau proses legislasi secara berkala, serta menjamin hak partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan daerah. Serta belum melakukan pengolahan dokumen hukum jenis Kajian Hukum atau Hasil Penelitian Hukum di tahun pelaporan pada website JDIH. Tim menyarankan untuk mengunggah hasil kajian Bapemperda dan hasil penelitian bersama mahasiswa yang mengangkat isu-isu terkait atau membahas produk hukum daerah. Selain itu, pada website JDIH belum memiliki Statistik Jumlah Seluruh Koleksi PUU dan Statistik Jumlah PUU Berdasarkan Jenis. Dengan fitur statistik ini, penyajian informasi hukum tidak lagi sekadar daftar dokumen, melainkan bertransformasi menjadi basis data interaktif yang siap pakai untuk kebutuhan analisis kebijakan dan transparansi publik. Kegiatan ini bertujuan untuk memaksimalkan pemenuhan indikator pengisian e-reporting pelaporan kinerja JDIH tahun 2026 bagi para pengelola, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH secara keseluruhan. Dengan hasil yang telah dicapai dan roadmap perbaikan yang jelas, Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang akan terus meningkatkan komitmennya dalam memberikan akses informasi hukum yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.

KABUPATEN PURWOREJO â€“ Tim Pengelola JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama pembina dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan JDIH Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 melalui E-Reporting JDIHN pada 22 Juni 2026 ke Kabupaten Purworejo.  Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan pengelolaan JDIH DPRD Kabupaten Purworejo melalui pendampingan atas hasil pengisian pelaporan kinerja sekaligus persiapan pemenuhan indikator pada pelaporan e-report tahun 2026. Penyelenggaraan JDIH secara keseluruhan mengacu pada standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Kegiatan ini diterima langsung oleh Pengelola JDIH Setwan Kabupaten Purworejo, Kurniyanto, A.Md. selaku Pranata Komputer Mahir, bersama Pengelola JDIH DPRD Kabupaten Purworejo. Dalam kesempatan tersebut, tim Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi mendalam terhadap pemenuhan standar indikator penilaian e-reporting JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-32.HN.03.05 Tahun 2026 tanggal 4 Maret 2026 tentang Tim Penilaian Kinerja Anggota JDIHN, penilaian kinerja anggota JDIHN Tahun 2025 pada DPRD Kabupaten Purworejo menunjukkan hasil yang optimal dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut menjadi modal penting untuk terus mendorong kualitas pengelolaan JDIH agar semakin baik dan adaptif terhadap kebutuhan layanan informasi hukum masyarakat. Adapun beberapa aspek yang masih dapat terus dikembangkan, seperti penguatan diseminasi produk hukum agar semakin konsisten dan berkelanjutan, optimalisasi pengunggahan risalah pembahasan ke website JDIH, serta penambahan menu khusus publikasi dokumen pembentukan PUU. Secara keseluruhan, kegiatan ini menjadi langkah positif dalam memaksimalkan pemenuhan indikator pengisian e-reporting pelaporan kinerja JDIH tahun 2026, sekaligus memperkuat komitmen bersama untuk menghadirkan layanan dokumentasi dan informasi hukum yang semakin berkualitas, informatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.

KABUPATEN KEBUMEN â€“ Tim Pengelola JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama pembina dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan JDIH Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 melalui E-Reporting JDIHN pada 23 Juni 2026 ke Kabupaten Kebumen.  Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat pengelolaan JDIH DPRD Kabupaten Kebumen melalui pendampingan atas hasil pengisian pelaporan kinerja sekaligus persiapan pemenuhan indikator pada pelaporan e-report tahun 2026. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan dengan mengacu pada standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2009. Kunjungan ini diterima langsung oleh Pengelola JDIH Setwan Kabupaten Kebumen, Wiji Nurfi Utami, S.H., selaku Penyusun Rancangan Perundang-undangan. Dalam kesempatan tersebut, tim Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap pemenuhan standar indikator penilaian e-reporting JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-32.HN.03.05 Tahun 2026 tanggal 4 Maret 2026 tentang Tim Penilaian Kinerja Anggota JDIHN, penilaian kinerja anggota JDIHN Tahun 2025 pada DPRD Kabupaten Kebumen menunjukkan capaian yang optimal dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian ini menjadi bukti adanya komitmen kuat dalam membangun pengelolaan JDIH yang semakin baik. Adapun beberapa hal yang masih dapat terus dikembangkan meliputi penambahan produk hukum daerah pada website dan fitur statistik pada laman JDIH. Berbagai langkah pengembangan tersebut diharapkan dapat semakin menyempurnakan layanan dokumentasi dan informasi hukum, sekaligus memudahkan masyarakat dalam memperoleh akses informasi yang lengkap dan akurat. Secara keseluruhan, kegiatan ini menjadi langkah positif dalam memaksimalkan pemenuhan indikator pengisian e-reporting pelaporan kinerja JDIH tahun 2026, serta memperkuat komitmen bersama untuk menghadirkan layanan hukum yang semakin berkualitas dan bermanfaat bagi publik.

KABUPATEN PEKALONGAN - Dalam komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di seluruh Jawa Tengah, Tim Pengelola JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama pembina dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pengelolaan JDIH tingkat provinsi tahun 2026 melalui sistem e-reporting JDIHN. Monev yang dilakukan ke Kabupaten Pekalongan pada tanggal 15 Juni 2026 ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk memastikan setiap lembaga daerah dapat memberikan layanan informasi hukum yang optimal kepada masyarakat. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dipimpin oleh pembina dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan evaluasi yang komprehensif dan diterima oleh Bapak Muqorobin, S.Ds., selaku Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama dan Pengelola JDIH DPRD Kabupaten Pekalongan. Antusiasme dalam penerimaan menunjukkan komitmen Kabupaten Pekalongan terhadap peningkatan kualitas pengelolaan JDIH. Tujuan kegiatan monev ini adalah melakukan pendampingan terhadap hasil pengisian pelaporan kinerja pengelolaan JDIH sekaligus mempersiapkan pemenuhan indikator pada pelaporan e-report tahun 2026. Penyelenggaraan JDIH secara keseluruhan dilakukan berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Fokus utama evaluasi adalah pada pengelolaan JDIH DPRD Kabupaten Pekalongan, dengan tim melakukan verifikasi data sistem e-reporting JDIHN, diskusi langsung dengan pengelola, dan pemberian masukan konstruktif untuk peningkatan berkelanjutan. Salah satu pencapaian menonjol adalah kemampuan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dalam mengelola website secara mandiri. Website sudah dilengkapi dengan berbagai menu dokumen hukum, termasuk peraturan daerah, dokumen hukum lainnya, dan fitur untuk menyajikan putusan. Kemandirian ini menunjukkan kapasitas teknis yang baik dan komitmen terhadap pengelolaan informasi hukum yang profesional. Melalui kegiatan ini, Provinsi Jawa Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH sebagai upaya nyata untuk memberikan layanan informasi hukum terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam mewujudkan good governance di Jawa Tengah.

KOTA PEKALONGAN - Dalam komitmennya meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di seluruh Jawa Tengah, Tim Pengelola JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) pengelolaan JDIH tahun 2026 melalui sistem e-reporting JDIHN pada tanggal 15 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk memastikan setiap lembaga daerah memberikan layanan informasi hukum yang optimal kepada masyarakat. Kegiatan ini diterima langsung oleh Ibu Dian Martharini, S.I.Kom., Penelaah Teknis Kebijakan dan Pengelola JDIH DPRD Kota Pekalongan. Tujuan kegiatan adalah melakukan pendampingan terhadap hasil pengisian pelaporan kinerja JDIH dan mempersiapkan pemenuhan indikator pada pelaporan e-report tahun 2026, sesuai standar dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2009. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-32.HN.03.05 TAHUN 2026, Tim Penilai telah melakukan penilaian Kinerja Anggota JDIHN Tahun 2025 pada DPRD Kota Pekalongan dengan hasil optimal dan mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya. Pencapaian ini menunjukkan dedikasi tim pengelola JDIH Kota Pekalongan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan informasi hukum. Pembina dari Biro Hukum Setda dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah merekomendasikan pengembangan website sesuai indikator penilaian terbaru untuk mencapai hasil maksimal. Pengembangan ini akan membuat JDIH Setda dan Setwan Kota Pekalongan lebih modern, user-friendly, dan sesuai dengan standar terkini pengelolaan informasi hukum. Biro Hukum Setda dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah tidak hanya memberikan temuan evaluasi, tetapi juga menyediakan pendampingan berkelanjutan kepada Kota Pekalongan dalam mengimplementasikan perbaikan-perbaikan tersebut. Komitmen ini sejalan dengan visi bersama membangun sistem informasi hukum yang berkualitas, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Jawa Tengah.

KABUPATEN KUDUS - Tim Pengelola JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama pembina dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan JDIH Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 melalui E-Reporting JDIHN pada 15 Juni 2026 ke Kabupaten Kudus.  Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pendampingan dan penguatan pengelolaan JDIH DPRD Kabupaten Kudus, sekaligus persiapan pemenuhan indikator pelaporan e-report tahun 2026, dengan tetap mengacu pada standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2009. Kunjungan ini diterima langsung oleh Pengelola JDIH Setwan Kabupaten Kudus, Eko Lutfi Fariska, S.Pd., selaku Analis Kebijakan Ahli Pertama, bersama Pengelola JDIH DPRD Kabupaten Kudus. Dalam kesempatan tersebut, tim Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi secara mendalam dan konstruktif terhadap pemenuhan standar indikator penilaian e-reporting JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-32.HN.03.05 Tahun 2026 tanggal 4 Maret 2026 tentang Tim Penilaian Kinerja Anggota JDIHN, penilaian kinerja anggota JDIHN Tahun 2025 pada DPRD Kabupaten Kudus menunjukkan capaian yang optimal dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini menjadi modal penting untuk terus memperkuat kualitas pengelolaan JDIH ke depan. Adapun beberapa aspek yang masih dapat terus dikembangkan meliputi kelengkapan dokumen produk hukum yang diunggah pada website serta optimalisasi diseminasi produk hukum agar semakin mudah diakses masyarakat. Selain itu, penyesuaian metadata dan abstrak PUU juga perlu terus diselaraskan dengan ketentuan yang berlaku agar kualitas informasi hukum semakin akurat. Website JDIH DPRD Kabupaten Kudus juga perlu dikembangkan dengan penambahan menu khusus publikasi dokumen pembentukan PUU, penambahan statistik berdasarkan status keberlakuan PUU, serta pengembangan aplikasi berbasis mobile guna memperluas jangkauan layanan.  Untuk memperkuat aksesibilitas dan inklusivitas pelayanan publik, Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus juga diharapkan dapat mengembangkan layanan informasi hukum on-site yang ramah disabilitas serta melengkapi dukungan informasi hukum bagi penyandang disabilitas. Secara keseluruhan, kegiatan ini menjadi langkah positif dalam memaksimalkan pemenuhan indikator pengisian e-reporting pelaporan kinerja JDIH tahun 2026, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan layanan dokumentasi dan informasi hukum yang semakin berkualitas, inklusif, dan bermanfaat bagi masyarakat.

KOTA MAGELANG - Dalam komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di seluruh Jawa Tengah, Tim Pengelola JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama pembina dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pengelolaan JDIH tingkat provinsi tahun 2026 melalui sistem e-reporting JDIHN. Monev yang dilakukan ke Sekretariat DPRD Kota Magelang pada tanggal 10 Juni 2026 ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk memastikan setiap lembaga daerah dapat memberikan layanan informasi hukum yang optimal kepada masyarakat. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dipimpin oleh Pembina Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah bersama Tim Pengelola JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Antusiasme dalam penerimaan tim evaluasi menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Magelang terhadap peningkatan kualitas pengelolaan JDIH. Tujuan kegiatan monev ini adalah melakukan pendampingan terhadap hasil pengisian pelaporan kinerja pengelolaan JDIH sekaligus mempersiapkan pemenuhan indikator pada pelaporan e-report tahun 2026. Penyelenggaraan JDIH secara keseluruhan dilakukan berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Selama kunjungan, Tim Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi mendalam terhadap pemenuhan standar indikator penilaian e-reporting JDIH Sekretariat DPRD Kota Magelang. Proses evaluasi meliputi verifikasi data sistem e-reporting JDIHN, diskusi langsung dengan pengelola, dan pemberian masukan terkait peningkatan pengelolaan JDIH. Meskipun telah mencapai nilai optimal, evaluasi yang detail mengidentifikasi aspek-aspek penting yang perlu ditingkatkan untuk membawa ke level yang lebih tinggi. Pendekatan kolaboratif ini menunjukkan bahwa monev bukan sekadar inspeksi, melainkan partnership untuk improvement antara level provinsi dan kota. Komitmen ini sejalan dengan visi bersama untuk membangun sistem informasi hukum yang berkualitas, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

BANYUMAS - Dalam komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di seluruh Jawa Tengah, Pembina JDIH Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah bersama Pengelola JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pengelolaan JDIH tingkat provinsi tahun 2026 melalui sistem e-reporting JDIHN. Monev pertama yang dilakukan ke Kabupaten Banyumas pada tanggal 9 Juni 2026 ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk memastikan setiap lembaga daerah dapat memberikan layanan informasi hukum yang optimal kepada masyarakat. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dipimpin oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Delegasi dari Provinsi diterima langsung oleh pengelola JDIH Setda dan Setwan Kabupaten Banyumas. Tujuannya melakukan pendampingan terhadap hasil pengisian pelaporan kinerja pengelolaan JDIH sekaligus mempersiapkan pemenuhan indikator-indikator pada pelaporan e-report tahun 2026. Penyelenggaraan JDIH secara keseluruhan dilakukan berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Tim melakukan verifikasi data sistem e-reporting JDIHN, melakukan diskusi langsung dengan pengelola, dan memberikan masukan konstruktif untuk peningkatan berkelanjutan. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-32.HN.03.05 TAHUN 2026 tanggal 4 Maret 2026 tentang Tim Penilaian Kinerja Anggota JDIHN, Tim Penilai telah melakukan penilaian Kinerja Anggota JDIHN Tahun 2025 pada Kabupaten Banyumas dengan hasil yang optimal dan mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya. Pencapaian ini menunjukkan komitmen serius dari pimpinan dan tim pengelola JDIH Sekretaris Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan kualitas pengelolaan informasi hukum. Untuk masing-masing aspek yang perlu ditingkatkan, Tim Provinsi memberikan rekomendasi perbaikan, seperti disarankan melakukan inventarisasi semua dokumen kajian dan penelitian hukum, melakukan digitalisasi, dan mengunggah ke website serta menyediakan dalam format offline dengan sistem pengelolaan yang terstruktur. Selain itu, pembuatan strategi promosi, kerjasama dengan perpustakaan dan universitas, serta pemberian akses untuk disabilitas. Kegiatan ini tidak hanya memberikan temuan evaluasi, tetapi juga menyediakan pendampingan berkelanjutan kepada Kabupaten Banyumas dalam mengimplementasikan perbaikan-perbaikan tersebut dan melakukan follow-up berkala untuk memastikan kemajuan implementasi. Dengan hasil yang telah dicapai dan roadmap perbaikan yang jelas, JDIH Sekretaris Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas akan terus meningkatkan komitmennya dalam memberikan kontribusi maksimal guna menyediakan akses informasi hukum yang berkualitas.

KABUPATEN SRAGEN - Tim Pengelola JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama pembina dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan JDIH Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 melalui E-Reporting JDIHN pada 10 Juni 2026 ke Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen.  Kegiatan bersama Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen ini dipimpin oleh Frima Adi Wijaya, S.H., didampingi oleh Pengelola JDIH DPRD Provinsi Jawa Tengah, dengan tujuan melakukan pendampingan atas hasil pengisian pelaporan kinerja pengelolaan JDIH sekaligus mempersiapkan pemenuhan indikator pada pelaporan e-report tahun 2026. Penyelenggaraan JDIH secara keseluruhan mengacu pada standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Kegiatan ini diterima langsung oleh Pengelola JDIH Setwan Kabupaten Sragen, Virdita Rizki Ratriani, S.I.Kom, selaku Pengelola JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen.  Dalam kunjungan ini, tim Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi mendalam terhadap pemenuhan standar indikator penilaian e-reporting JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-32.HN.03.05 Tahun 2026 tanggal 4 Maret 2026 tentang Tim Penilaian Kinerja Anggota JDIHN, penilaian kinerja anggota JDIHN Tahun 2025 pada DPRD Kabupaten Sragen menunjukkan hasil yang optimal dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun beberapa aspek yang masih dapat terus dikembangkan, antara lain penyediaan aplikasi mobile serta layanan informasi hukum yang lebih aksesibel bagi penyandang disabilitas, baik melalui fitur pada website maupun dukungan sarana prasarana yang memadai.  Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memaksimalkan pemenuhan indikator pengisian e-reporting pelaporan kinerja JDIH tahun 2026 sehingga kualitas pengelolaan JDIH semakin meningkat. Hasil evaluasi diharapkan menjadi masukan berharga untuk perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan dokumentasi dan informasi hukum. 

KABUPATEN WONOGIRI - Tim Pengelola JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama pembina dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan JDIH Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 melalui E-Reporting JDIHN pada 9 Juni 2026 ke Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri.  Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam upaya memperkuat kualitas pengelolaan JDIH melalui pendampingan hasil pengisian pelaporan kinerja sekaligus persiapan pemenuhan indikator e-report tahun 2026. Kehadiran tim disambut dengan baik oleh Pengelola JDIH Setda dan Setwan Kabupaten Wonogiri yang dihadiri oleh Joko Sarwono, S.H., selaku Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan, bersama Pengelola JDIH DPRD Kabupaten Wonogiri. Evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa kinerja JDIH DPRD Kabupaten Wonogiri pada Tahun 2025 telah berada pada capaian yang optimal dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, sebuah prestasi yang patut diapresiasi dan terus dipertahankan. Adapun beberapa hal yang masih dapat terus dikembangkan, seperti memperluas diseminasi produk hukum melalui website, media sosial maupun media offline, melengkapi menu dokumen putusan atau quasi peradilan, menambah statistik dokumen hukum pada website, serta mengembangkan aplikasi mobile agar layanan informasi hukum semakin mudah diakses masyarakat. Dengan berbagai langkah penguatan tersebut, diharapkan JDIH Kabupaten Wonogiri dapat semakin maju, informatif, dan responsif dalam mendukung keterbukaan serta pelayanan informasi hukum yang berkualitas. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen bersama untuk terus meningkatkan kinerja JDIH secara berkelanjutan demi pelayanan publik yang lebih baik.

SRAGEN - Dalam komitmennya menjaga kualitas penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) se-Jawa Tengah, Tim Pengelola JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) hasil penilaian pelaporan kinerja pengelolaan JDIH tahun 2025 melalui sistem e-reporting JDIHN. Kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan layanan informasi hukum kepada masyarakat di seluruh kabupaten/kota wilayah Jawa Tengah.Tim Pengelola JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan evaluasi komprehensif terhadap pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen. Kegiatan ini bukan hanya sekadar pemeriksaan rutin, melainkan proses evaluasi mendalam yang melibatkan analisis terhadap berbagai indikator kinerja, sistem pelaporan, dan kualitas layanan informasi hukum yang telah disediakan. Dalam prosesnya, Tim melakukan verifikasi data sistem e-reporting JDIHN, melakukan diskusi langsung dengan pengelola, dan memberikan masukan konstruktif untuk peningkatan berkelanjutan. Kegiatan monev dilaksanakan pada 20 Mei 2026, sebagai bagian dari siklus penilaian kinerja pengelolaan JDIH tahun 2025 yang dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-32.HN.03.05 TAHUN 2026.Kegiatan ini dipimpin oleh Bapak Gandhi Bhima Parmukti, M.H., selaku Perancang Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, didampingi oleh tim pengelola JDIH. Tim evaluasi diterima langsung oleh Ibu Sandra Ariendravidha, S.H., M.H., selaku Ketua Tim JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen, beserta tim pengelola yang terlibat aktif dalam diskusi.Meskipun telah mencapai nilai optimal dalam penilaian kinerja, evaluasi yang detail mengidentifikasi satu aspek penting yang perlu ditingkatkan lebih lanjut, yaitu aksesibilitas layanan informasi hukum untuk disabilitas. Temuan ini menjadi fokus perhatian untuk perbaikan berkelanjutan. Dengan hasil yang telah dicapai dan arahan perbaikan yang jelas, Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen akan terus meningkatkan komitmennya dalam memberikan kontribusi maksimal guna menyediakan akses informasi hukum yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah.

WONOGIRI - Dalam komitmennya menjaga kualitas penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) se-Jawa Tengah, Tim Pengelola JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) hasil penilaian pelaporan kinerja pengelolaan JDIH tahun 2025. Monev yang dilakukan melalui sistem e-reporting JDIHN ini menghadirkan data penting untuk memastikan setiap lembaga legislatif di daerah terus meningkatkan layanan informasi hukum kepada masyarakat. Kegiatan monev yang diselenggarakan pada 20 Mei 2026 ini merupakan bentuk perhatian langsung Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap kinerja JDIH di tingkat kabupaten/kota. Kegiatan ini dipimpin oleh Bapak Gandhi Bhima Parmukti, M.H., selaku Perancang Peraturan Perundang-Undangan didampingi oleh tim pengelola JDIH, melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri. "Kami ingin memastikan bahwa setiap dokumen hukum yang tersimpan di JDIH dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan semua pemangku kepentingan," ujar Bapak Gandhi, menguraikan maksud dari kunjungan tersebut. Evaluasi ini tidak hanya melihat pencapaian yang telah diraih, tetapi juga mengidentifikasi indikator yang perlu diperbaiki untuk mencapai standar yang lebih baik lagi di tahun 2026.  Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-32.HN.03.05 TAHUN 2026 tanggal 4 Maret 2026, Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri telah mencapai nilai yang optimal dan mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan komitmen serius dari pimpinan dan tim Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri dalam meningkatkan kualitas pengelolaan informasi hukum. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah memberikan pendampingan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri dalam menyiapkan pemenuhan indikator-indikator tersebut untuk e-report tahun 2026. Ini adalah bentuk kolaboratif yang menunjukkan bahwa monev bukan sekadar inspeksi, melainkan proses improvement bersama. Dengan hasil yang telah dicapai dan roadmap perbaikan yang jelas, diharapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri akan terus berkembang dan memberikan kontribusi maksimal dalam menyediakan akses informasi hukum yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah.

SEMARANG - Dalam upaya meningkatkan literasi hukum sejak muda, Majelis Perwakilan Kelas (MPK) Iskandar Muda SMAIT Ihsanul Fikri telah melaksanakan kunjungan edukatif ke Perpustakaan dan Jaringan Dokumentasi serta Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah pada 4 Mei 2026. Kunjungan ini merupakan bagian dari program pembelajaran untuk memahami secara langsung produk-produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah dan peran pentingnya dalam kehidupan bermasyarakat.Kunjungan MPK Iskandar Muda SMAIT Ihsanul Fikri bukan sekadar tour biasa, melainkan sebuah pengalaman belajar interaktif dan mendalam tentang dunia legislasi serta pengelolaan informasi hukum. Tim pengelola JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah memberikan penjelasan tentang standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.Kegiatan ini mencerminkan komitmen bersama dalam membangun budaya sadar hukum di kalangan generasi muda. Ini adalah bagian dari tanggung jawab sosial institusi publik untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dan memberikan edukasi yang bermakna. 

SEMARANG - Akses terbuka informasi hukum untuk mahasiswa dan masyarakat yang bertempat di Perpustakaan dan JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) dengan antusias menggali informasi hukum terkini.  Kegiatan ini membuka pintu lebar bagi generasi muda untuk menyelami peraturan daerah, undang-undang nasional, dan layanan informasi hukum yang komprehensif. Mahasiswa menelusuri database digital, membaca dokumen fisik, serta berkonsultasi langsung dengan staf JDIH.  "Ini kesempatan emas untuk riset skripsi dan pemahaman regulasi di Jawa Tengah," ujar salah satu mahasiswa, Livia Nurhaliza. JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dapat diakses secara online dan siap layani pengunjung offline. JDIH mendorong mahasiswa dapat mengakses informasi hukum untuk mewujudkan masyarakat melek informasi hukum.

SEMARANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan study komparasi ke Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 11 Februari 2025. Kunjungan ini bertujuan menggali informasi serta best practice terkait peningkatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), guna mendukung pemenuhan informasi hukum yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada masyarakat. Kunjungan dipimpin oleh Bapak Muslim Aisha, S.H.I., selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jateng, beserta rombongan Pengelola JDIH KPU Jateng. Pertemuan diterima langsung oleh Bapak Drs. Edy Iswanto, M.A.P., selaku Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, beserta Pengelola JDIH DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam suasana yang hangat dan penuh sinergi, tim KPU Jateng mendalami strategi Sekretariat DPRD Jateng dalam mengoptimalkan JDIH. Materi yang dibahas mencakup digitalisasi dokumen hukum, peningkatan aksesibilitas publik, pengelolaan konten media sosial, layanan inklusif, hingga integrasi teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk pencarian informasi yang lebih cepat dan akurat. "Kunjungan ini menjadi momentum berharga bagi KPU Jateng untuk memperkuat sistem pengelolaan data hukum, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin prima dan selaras dengan perkembangan digital," ujar Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jateng usai kunjungan.  Kunjungan ini mencerminkan sinergi antar-lembaga pemerintahan di Jawa Tengah, sejalan dengan komitmen bersama untuk mewujudkan good governance dan public awareness yang lebih baik.

SEMARANG - Direktorat Hukum dan Regulasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaksanakan kunjungan kerja ke Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Jumat, 11 Februari 2025. Kunjungan ini bertujuan memperoleh informasi dan pengalaman terkait peningkatan pengelolaan JDIH yang telah meraih penghargaan sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) terbaik kedua tingkat sekretariat DPRD provinsi. Rombongan PPATK yang dipimpin langsung oleh Ibu Nurul Dwi Hapsari, S.H, LL.M., Analis Transaksi Keuangan Ahli Madya PPATK, diterima oleh Bapak Drs. Edy Iswanto, M.A.P., selaku Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah beserta Pengelola JDIH DPRD Jawa Tengah. Acara ini berlangsung di kantor Sekretariat DPRD Jawa Tengah dan melibatkan diskusi intensif mengenai strategi pengelolaan dokumen hukum digital, aksesibilitas informasi, serta inovasi layanan publik. Ibu Nurul Dwi Hapsari menyampaikan, "Kunjungan ini menjadi momentum berharga bagi PPATK untuk mempelajari praktik terbaik pengelolaan. Kami berharap dapat mengadopsi model pengelolaan yang efektif." Sementara itu, Bapak Drs. Edy Iswanto, M.A.P., mengapresiasi kunjungan tersebut sebagai bentuk sinergi antarlembaga. "Prestasi JDIH kita tidak lepas dari komitmen tim dalam menyediakan informasi hukum yang akurat dan mudah diakses masyarakat. Kami siap berbagi pengalaman untuk mendukung ekosistem hukum nasional yang lebih baik," ujarnya.Kunjungan ini diharapkan memperkuat kolaborasi antara PPATK dan JDIH DPRD Jawa Tengah dalam pengelolaan informasi hukum, sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan publik di tingkat nasional.

YOGYAKARTA - Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan study komparasi ke Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta pada tanggal 6 Februari 2026. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung optimalisasi perkembangan JDIH DPRD Jateng sebagai salah satu upaya pengembangan dan progres pengelolaan JDIH, sekaligus mempersiapkan pemenuhan indikator pelaporan e-report tahun 2026. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta ini dipimpin oleh Ibu Novi Herawati, SH., M.Kn., selaku Kepala Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan bersama tim JDIH DPRD Jateng dan diterima oleh Ibu Tutiek Susiatun, S.I.P., selaku Kepala Bagian Administrasi Umum dan Humas beserta Pengelola JDIH DPRD Kota Yogyakarta.  Fokus diskusi mencakup pemenuhan standar website JDIH berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Pembahasan meliputi pengisian metadata, integrasi JDIH, penanganan serangan cyber, serta fitur inovatif seperti pencarian dokumen, polling, rekapitulasi, dan monitoring pengunjung. Pada website JDIH DPRD Kota Yogyakarta telah menampilkan produk hukum terbaru secara real-time, menu Pembentukan PUU untuk, serta menu Akses Inklusi bagi disabilitas. Kegiatan ini diharapkan dapat memaksimalkan pemenuhan indikator e-reporting kinerja JDIH tahun 2026, sehingga meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH secara keseluruhan dan mendukung keterbukaan informasi publik.